Ketua BPD Minta Legalkan Praktik Mesum di Kolisia Sikka. Inilah Alasannya

Tepat sebulan, Kamis (16/3/2017), Kepala Desa (Kades) Kolisia, Kecamatan Magepanda, EB.A.Md, tertangkap tangan bersama BSR di dalam kamar kos di RT 03/RW 05, Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur. Sampai kini tidak ada tanda-tanda penjatuhan sanksi dari Bupati Sikka, Drs. Yos Ansar Rera.

“Sampai hari ini tidak ada sanksinya. Saya minta pemerintah daerah legalkan mesum di Kolisia. Kepala desa berbuat amoral dianggap lumrah tetap memimpin masyarakatnya,” tegas Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) Kolisia, Gabriel Marianus Lule, SE kepada Pos Kupang, Kamis (16/3/2017).

Marianus sudah temui pejabat terkait di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Sikka menanyakan proses sanksi bagi Kades. Penjelasan yang dia peroleh mengejutkan yaitu DPMD sedang menyiapkan draf teguran tertulis. Alasan DPMD, dasar hukum pemberhentian tidak kuat, tidak ada aturan tegas untuk Kades yang tertangkap mesum.

“Saya sarankan tak usaha lagi dikasih teguran tertulis, karena tidak ada teguran lisan sebelumnya. Lebih baik dibuat peraturan daerah atau peraturan bupati legalkan mesum di Kolisia. Kepala desa atau siapa saja boleh buat mesum atau buat amoral,” kata Marianus.

Marianus pertanyakan ketegasan sikap dan komitmen Bupati Sikka,Drs. Yoseph Ansar Rera dalam dialog dengan BPD dan warga Kolisia di Aula Kantor Bupati Sikka, Selasa (6/3/2017).

Saat itu, bupati minta dukungan rekomendasi BPD untuk memberhentikan kepala desa. Ia menjanjikan setelah terima rekomendasi dari BPD segera proses pemberhentian kades.

“Kami diminta beri dukungan supaya lebih kuat pemberhentian kades. Setelah suratnya kami berikan minggu lalu (7/3/2017), tidak ada surat pemberhentian dari bupati,”kata Marianus. (*)

 

sumber: POS KUPANG.COM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *